Ekonomi Indonesia kembali menghadapi pusaran persoalan pelik. Menteri Keuangan baru-baru ini menarik dana jumbo Rp200 triliun dari Bank Indonesia dengan alasan untuk “memutar roda ekonomi”. Dana ini konon akan disalurkan lewat perbankan agar dunia usaha lebih leluasa memperoleh kredit. Langkah ini diklaim sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen, setelah tahun lalu hanya bertengger di kisaran 5,12 persen.
Namun, di balik angka-angka dan jargon teknokratis itu, publik justru dihantui pertanyaan besar: benarkah kebijakan tersebut mampu menyelamatkan ekonomi rakyat, atau justru menjadi permainan fiskal-moneter yang hanya menguntungkan segelintir elit?
Kritik tajam segera bermunculan dari berbagai kalangan ekonom. Intinya, menggelontorkan uang ke bank tidak otomatis mengurai akar persoalan ekonomi. Kredit memang bertambah, likuiditas mungkin longgar, tetapi apakah rakyat kecil akan merasakan manfaatnya? Ataukah uang itu hanya akan mengendap di proyek-proyek raksasa milik oligarki yang kian menggurita?
Kapitalisme dan Kerapuhan Sistemik
Jika kita telisik lebih dalam, problem ekonomi negeri ini bukan semata teknis soal likuiditas atau suku bunga. Masalahnya jauh lebih mendasar: Indonesia terjebak dalam sistem ekonomi kapitalisme yang cacat bawaan.
Kapitalisme menuhankan pertumbuhan sebagai indikator tunggal kesejahteraan. Selama angka PDB naik, maka dianggap sukses. Padahal, data menunjukkan realitas sebaliknya.
- Daya beli rakyat melemah. Konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar PDB, justru stagnan.
- Rupiah melemah. Sektor impor tercekik, industri berbasis bahan baku luar negeri kian terhimpit.
- PHK massal. Dari manufaktur hingga start-up digital, jutaan pekerja menjadi korban.
- Kelas menengah ambruk. Sekitar 9 juta orang turun kasta, kembali masuk kelompok rentan miskin.
- Mayoritas rakyat miskin. Menurut standar Bank Dunia, 60,3 persen penduduk Indonesia hidup miskin atau rentan miskin.
Lebih ironis lagi, pemerintah masih menanggung utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun, ditambah bunga lebih dari Rp500 triliun. Untuk menutupinya, pajak rakyat terus dinaikkan. Inilah buah pahit dari resep kapitalisme: utang ribawi dan pajak yang mencekik.
Sementara itu, kekayaan alam negeri justru terus dikeruk oleh asing dan segelintir konglomerat. Dari nikel hingga energi, dari hutan hingga tambang, rakyat hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Pertumbuhan: Indikator Semu
Pemerintah sering menepuk dada ketika pertumbuhan ekonomi tercatat positif. Padahal, angka itu hanyalah ilusi. Pertumbuhan dihitung dari total nilai barang dan jasa, tanpa memperhitungkan siapa yang menikmati.
Misalnya, ketika segelintir orang superkaya meningkatkan konsumsi barang mewah, angka pertumbuhan bisa melesat, meski jutaan rakyat menjerit karena tak mampu membeli kebutuhan pokok. Akibatnya, statistik makro tampak indah, sementara realitas mikro penuh luka.
Di sinilah letak paradoks kapitalisme: ekonomi tampak tumbuh, tapi kesenjangan makin menganga.
Seharusnya, indikator kesejahteraan tidak berhenti pada PDB. Ia harus mencakup tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, serta akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan. Tanpa itu, pertumbuhan hanyalah fatamorgana yang menipu rakyat.
Rp200 Triliun: Resep Lama, Risiko Baru
Langkah Menteri Keuangan menggelontorkan Rp200 triliun sebetulnya bukan hal baru. Sejak era Orde Baru hingga kini, jurus fiskal-moneter neoliberal selalu sama: lempar dana segar ke bank, harapannya kredit mengalir, ekonomi menggeliat.
Namun, faktanya, uang semacam ini lebih sering menguap ke sektor spekulatif ketimbang produktif. Bank lebih suka meminjamkan ke korporasi besar ketimbang UMKM. Bahkan tak jarang dana ini akhirnya berputar di pasar finansial, jauh dari rakyat yang lapar modal.
Risikonya jelas: uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak bisa lenyap tanpa bekas, sementara beban utang dan defisit terus menumpuk.
Solusi Islam: Distribusi, Bukan Ilusi
Di titik inilah, umat perlu berani menoleh ke arah lain: Islam menawarkan sistem ekonomi yang jauh lebih adil dan menyentuh akar persoalan.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, pemikir besar abad ke-20, menegaskan bahwa masalah utama ekonomi bukan pada jumlah kekayaan, melainkan distribusinya. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori:
- Kepemilikan individu (milkiyyah fardhiyyah).
- Kepemilikan umum (milkiyyah ‘aammah) – mencakup sumber daya strategis seperti air, listrik, dan tambang, yang tidak boleh diprivatisasi.
- Kepemilikan negara (milkiyyah ad-dawlah).
Dengan prinsip ini, air, energi, dan tambang raksasa tidak boleh jatuh ke tangan swasta atau asing. Negara wajib mengelolanya langsung untuk rakyat.
Distribusi kekayaan adalah ruh sistem ekonomi Islam. Allah SWT bahkan mengingatkan: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian” (QS. al-Hasyr [59]: 7).
Beberapa prinsip fundamental Islam yang menegakkan keadilan ekonomi antara lain:
- Larangan riba. Kapitalisme bertumpu pada bunga utang, sementara Islam mengharamkannya secara tegas.
- Zakat, infak, sedekah, wakaf. Mekanisme ini memastikan perputaran harta di masyarakat.
- Muamalah berbasis bagi hasil. Syirkah lebih adil ketimbang sistem bunga.
- Jaminan kebutuhan dasar. Negara wajib memenuhi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk setiap rakyat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.
- Baitul Mal dan dinar-dirham. Instrumen ini menjaga kestabilan moneter dan menjauhkan umat dari fluktuasi spekulatif.
Jalan Menuju Keberkahan
Islam tidak sekadar bicara sistem ekonomi. Ia menawarkan jalan hidup yang berlandaskan iman dan takwa. Allah SWT berjanji: “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi” (QS. al-A’raf [7]: 96).
Artinya, keberkahan ekonomi hanya mungkin hadir jika negeri ini mau meninggalkan kapitalisme yang rapuh, lalu menegakkan aturan Allah secara menyeluruh.
Penutup
Redaksi berpandangan, krisis ekonomi Indonesia hari ini bukanlah sekadar soal angka pertumbuhan yang lambat atau likuiditas yang seret. Persoalannya jauh lebih mendasar: kita terjebak dalam sistem kapitalisme yang hanya melahirkan utang, ketimpangan, dan kesengsaraan.
Menggelontorkan Rp200 triliun tanpa perombakan sistem hanyalah menambah daftar panjang kegagalan. Sementara rakyat terus dicekik utang, pajak, dan harga kebutuhan yang melambung.
Sudah saatnya negeri ini berani keluar dari jebakan ilusi kapitalisme. Islam, dengan sistem ekonomi yang adil, berbasis distribusi, bebas riba, dan berpihak pada rakyat, adalah solusi fundamental yang layak dipertimbangkan secara serius.
Kita boleh berbeda dalam detail kebijakan, tetapi satu hal pasti: membiarkan sistem kapitalisme terus berjalan sama saja dengan menunggu kehancuran berikutnya.
Indonesia membutuhkan jalan baru. Dan jalan itu, menurut kami, adalah jalan Islam.
