Pejabat Bergelimang Harta, Rakyat Kian Sengsara

Kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menyulut kemarahan publik. Di saat rakyat kian terjepit dengan harga kebutuhan pokok yang naik, wakil rakyat justru menikmati penghasilan fantastis. Disebut-sebut, mereka bisa mengantongi sekitar Rp100 juta per bulan. Bahkan ada yang menyebut angka sesungguhnya bisa mencapai Rp230 juta, dengan pajak penghasilan yang ironisnya ditanggung negara alias rakyat.

Fenomena ini bukan sekadar angka. Ia adalah potret telanjang bagaimana etika publik dan nurani pejabat semakin tumpul. Para pemangku jabatan, dari anggota DPR, menteri, hingga komisaris BUMN, asyik menimbun harta. Gaji miliaran rupiah per tahun dianggap lumrah, meski sumbernya jelas-jelas dari pajak rakyat yang tengah menjerit.

Jabatan Jadi Bancakan

Tak heran, suara lantang rakyat yang menuntut pembubaran DPR kembali mengemuka. Apalagi, citra parlemen makin terpuruk ketika wakil rakyat sibuk berjoget di ruang sidang. Alih-alih bekerja untuk rakyat, mereka lebih tampak memamerkan privilese.

Yang lebih menyakitkan, gaji jumbo itu tidak sebanding dengan kinerja. Faktanya, rakyat masih berkutat dengan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan korupsi justru marak, dengan angka yang kini tak lagi miliaran, tetapi triliunan rupiah.

Inilah wajah politik demokrasi kita: mahal biaya masuknya, besar pula “balik modal”-nya. Kursi kekuasaan bukan lagi amanah, melainkan bancakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, oligarki—segelintir elit yang menguasai kekayaan negeri—kian menggurita, sementara rakyat hanya dibutuhkan setiap musim pemilu.

Hidup Mewah, Negeri Terpuruk

Budaya pamer harta di kalangan pejabat kian menguat. Mereka hidup mewah di tengah rakyat yang berhemat bahkan sekadar untuk makan. Padahal sejarah mencatat, kehancuran sebuah negeri kerap berawal dari para pemimpinnya yang tenggelam dalam kemewahan.

Rakyat makin kehilangan harapan. Kepercayaan publik terhadap wakilnya terus terkikis. Mereka yang seharusnya jadi teladan justru berlomba mempertontonkan gaya hidup berkelas, seakan lupa bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan santapan untuk dinikmati.

Saatnya Berbenah

Bangsa ini sedang berjalan di tepi jurang. Jika pola kepemimpinan terus dipertahankan seperti ini, bukan mustahil negeri akan kian terpuruk. Demokrasi yang seharusnya menjamin kedaulatan rakyat malah berubah menjadi arena oligarki.

Kita membutuhkan perubahan fundamental. Kekuasaan harus kembali dipandang sebagai amanah, bukan kesempatan menumpuk harta. Para pemimpin negeri ini seharusnya meneladani sikap bijak pemimpin terdahulu, yang rela hidup sederhana dan menolak privilese demi menjaga integritas.

Sebab bila tidak, rakyat akan terus jadi korban. Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan: bangsa yang para pemimpinnya bermegah-megahan, sementara rakyatnya menderita, cepat atau lambat akan menuju kehancuran.

Oleh karena itu, bangsa ini harus segera menyadari bahwa seluruh masalah di negeri ini disebabkan oleh penerapan ideologi kapitalisme sekuler. Bangsa ini juga harus sadar dan yakin bahwa hanya syariah Allah SWT yang akan bisa menyelesaikan segala problem kehidupan rakyat di negeri ini.

Saatnya negeri ini keluar dari hukum buatan manusia menuju pada hukum dan aturan Allah SWT. Caranya dengan menerapkan syariah-Nya secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan. Penerapan syariah Islam secara kâffah tentu hanya mungkin bisa diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah ‘alâ minhâj an-nubuwwah. 

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [aluth]