Demokrasi yang Tersisa Hanya di Papan Reklame

Kita sering mendengar para politisi menyebut demokrasi sebagai “kebanggaan bangsa.” Katanya, kita sudah jauh meninggalkan masa otoritarian, katanya rakyat kini jadi penentu arah negeri. Tapi coba tanya ke tukang ojol atau pedagang kecil yang harus berjibaku di jalanan, atau ke para rakyat kecil yang tanahnya tergusur demi tambang. Demokrasi yang dipuja itu, buat mereka, mungkin lebih mirip papan reklame—terpasang gagah di jalan raya, tapi tak memberi makna.

Sejak lama, suara rakyat kerap kalah oleh suara pemodal. Yang punya modal besar bisa membeli panggung politik, lengkap dengan sorak-sorai buzzer. Sementara rakyat kecil? Hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, kadang malah “dipukul” kalau berani protes. Dari konflik yang seringkali terjadi, pola yang sama muncul: rakyat jadi korban, negara jadi pelindung kepentingan lain.

Pertanyaannya sederhana: masih adakah demokrasi, kalau hak rakyat kecil tak pernah dihiraukan? Demokrasi yang dulu dijanjikan sebagai ruang partisipasi, kini berubah jadi panggung oligarki. Segelintir elite bercakap-cakap soal nasib bangsa, sementara mayoritas rakyat sibuk bertahan hidup dengan gaji pas-pasan dan harga beras yang melonjak.

Kita boleh saja terus menyebut diri sebagai negara demokrasi. Tapi demokrasi macam apa yang membiarkan rakyat tak punya daya, sementara segelintir orang bisa menguasai tanah, air, bahkan udara informasi? Demokrasi kita, rupanya, lebih fasih melayani korporasi ketimbang melindungi warganya.

Lalu, ke mana harus mencari jalan keluar? Sejarah mencatat, ada model lain yang pernah memberi rasa aman bagi rakyat: sistem politik Islam. Dalam sistem itu, negara dianggap pengurus, bukan tuan. Sumber daya alam bukan komoditas, melainkan milik publik. Negara bukan pemukul, melainkan pelindung. Bahkan seorang khalifah bisa diadili jika menzalimi rakyatnya.

Kedengarannya ideal, tentu. Tapi idealisme memang selalu tampak asing di tengah kenyataan yang getir. Demokrasi yang kita punya hari ini mungkin belum mati total, tapi ia terengah-engah, megap-megap, nyaris tinggal nama.

“Tanpa dilindas, rakyat sudah tertindas,” sepertinya begitu bunyi slogan sinis yang terdengar di jalanan. Bila demokrasi terus berjalan di jalur ini, mungkin rakyat hanya bisa menunggu giliran: kapan ia jadi korban berikutnya.

Jika demokrasi telah mati, maka jalan kita bukan perbaiki, tapi bangun kembali dari akar. Dan Islam menawarkan sistem yang melindungi jiwa, kehormatan, dan hak rakyat secara tulus.

Sudah cukup rakyat menjadi korban. Demokrasi telah mati. Jalan keluar bukanlah tambal sulam sistem, melainkan keberanian untuk menggantinya dengan sistem yang benar-benar melindungi manusia. Itulah sistem Islam. [aluth]