Puncak Konflik antara India dan Pakistan: Sebuah Alat Strategi Global Amerika di Eurasia

Sejak tahun 1947, umat Islam di wilayah Kashmir hidup dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. Wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim ini menjadi sengketa antara dua negara hasil bentukan penjajah Inggris: India dan Pakistan. Konflik ini bukan sekadar perebutan teritorial, melainkan cerminan nyata dari kezaliman nasionalisme buatan kolonial yang memecah belah satu tubuh umat Islam menjadi kepingan negara-negara lemah dan saling bermusuhan.

Ketika Inggris pergi meninggalkan anak-anak perpecahan di Asia Selatan, wilayah Jammu dan Kashmir dilempar ke dalam pusaran kekacauan. Maharaja Hindu yang memerintah Kashmir memilih bergabung dengan India, meski rakyatnya mayoritas Muslim menolak. Keputusan sepihak inilah yang memicu Perang India-Pakistan pertama (1947–1948), dan sejak itu konflik terus berulang dalam berbagai bentuk: perang terbuka, ketegangan diplomatik, hingga penindasan brutal terhadap Muslim Kashmir oleh rezim Hindu nasionalis India.

PBB memang pernah mengeluarkan resolusi untuk menyelenggarakan referendum bagi rakyat Kashmir, namun hingga kini hal itu tak pernah terealisasi. Yang terjadi justru sebaliknya: militer India terus menambah kekuatan, menerapkan status darurat, memblokir akses komunikasi, dan membungkam suara-suara perlawanan dengan penangkapan dan penyiksaan. Semua ini terjadi di hadapan dunia yang bisu, dan di tengah umat Islam yang tercerai-berai oleh batas-batas buatan penjajah.

Realitas ini menunjukkan bahwa konflik Kashmir bukanlah konflik antar dua negara semata, melainkan bagian dari konspirasi global untuk mempertahankan keterpecahan umat Islam dan mencegah kebangkitan mereka di bawah satu naungan, yaitu Khilafah Islamiyah.

Fakta dan Kondisi Terbaru

Menurut laporan Al Jazeera Mei 2025, terjadi peningkatan ketegangan militer antara India dan Pakistan. India melancarkan serangan yang diklaim menargetkan fasilitas kelompok teroris di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, sebagai respons atas serangan yang diarahkan terhadap India. Namun, pernyataan militer India dengan cepat menegaskan bahwa operasi ini dilakukan secara terbatas dan tidak menyasar instalasi militer Pakistan.

Konflik ini menimbulkan kerugian besar bagi Angkatan Udara India. Setidaknya lima pesawat tempurnya ditembak jatuh, termasuk tiga Rafale, MiG-29, dan Sukhoi Su-30 — semua merupakan tulang punggung kekuatan udara India. CNN mengomentari bahwa insiden ini menunjukkan keterbatasan nyata dalam kemampuan militer India, meski negara itu telah meningkatkan belanja militernya dalam beberapa tahun terakhir.

Namun di balik kekalahan teknis ini, justru muncul peluang strategis: pembenaran politik bagi PM Modi untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, sekaligus melepaskan ketergantungan terhadap alutsista Rusia dan Prancis yang dianggap gagal. Hal ini membuka pintu bagi pembelian jet F-35 dan kolaborasi produksi jet tempur antara General Electric dan Hindustan Aeronautics.

Analisis: Konflik India – Pakistan merupakan Sebuah Alat Strategi Global Amerika di Eurasia

Konflik India-Pakistan tidak dapat dipahami hanya dari lensa lokal atau bahkan bilateral. Kedua negara ini saat ini berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat — India sebagai alat strategis untuk membendung Tiongkok, dan Pakistan sebagai proksi dalam berbagai operasi militer dan politik regional.

Amerika Serikat mengadopsi strategi mengepung Tiongkok melalui sekutu-sekutu regional dalam kerangka yang dikenal sebagai “sabuk api musuh.” India merupakan pilar penting dalam strategi ini. Sejak awal 2000-an, AS mulai mengintegrasikan India ke dalam sistem keamanannya, termasuk dalam kerangka aliansi Quad (Amerika Serikat, India, Jepang, Australia). Dalam kunjungan Modi ke AS pada Februari 2025, diperkuat sejumlah kesepakatan besar di sektor energi, pertahanan, teknologi nuklir, hingga industri pesawat tak berawak bersenjata.

Dengan latar ini, konflik antara India dan Pakistan — terutama insiden militer terbaru — dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proyek geopolitik AS. Ia bukanlah murni konfrontasi lokal, melainkan bagian dari mekanisme yang menguntungkan AS: memperlemah Pakistan, mengonsolidasikan India sebagai sekutu, dan memberi justifikasi atas dominasi strategis Amerika di kawasan tersebut.

Bahkan kegagalan militer India dalam insiden ini tidak menjadi kerugian strategis, tapi justru menjadi alasan kuat untuk mendatangkan lebih banyak investasi militer Amerika ke India dan memperkuat narasi bahwa alutsista AS lebih superior dibanding milik Rusia atau Prancis. Perang Rusia-Ukraina dan sanksi terhadap Moskow menjadi pelengkap strategi ini — memaksa India menjauh dari Rusia dan berpaling total kepada Amerika.

Mengapa konflik ini tak kunjung selesai?

Karena konflik tersebut telah menjadi alat — bukan untuk penyelesaian, tetapi untuk pengelolaan dominasi global. Selama India dan Pakistan tunduk pada kepentingan dan strategi global Amerika, khususnya dalam menghadapi Tiongkok dan memecah belah Dunia Islam, konflik ini tidak akan pernah benar-benar diselesaikan. Ia akan terus dijaga sebagai “hotspot” geopolitik yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk memuluskan agenda hegemoni global.

Bagi umat Islam dan rakyat di kedua negara, yang perlu dipahami adalah bahwa para penguasa mereka bukanlah penjaga kepentingan umat, melainkan pion dalam permainan geopolitik imperialis. Selama sistem ini tidak berubah dan selama umat tidak bangkit mengambil kendali penuh atas urusan mereka, penderitaan, pengkhianatan, dan konflik seperti ini akan terus berulang, dibayar dengan darah, harta, dan masa depan umat itu sendiri.

Peran Negara-negara Kufur dan Lembaga Internasional: Menjaga Status Quo Penjajahan

Di balik konflik berkepanjangan di Kashmir, ada peran besar negara-negara kafir imperialis yang terus menjaga agar umat Islam tetap dalam kondisi terpecah dan lemah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan bahkan Cina memainkan peran sebagai “mediator” atau “penjaga perdamaian”, padahal sejatinya mereka adalah sponsor utama kelanjutan konflik ini.

PBB yang digadang-gadang sebagai lembaga penjaga perdamaian global justru menjadi alat legalisasi kezaliman. Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948 yang menjanjikan referendum bagi rakyat Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri, hingga kini tak pernah ditegakkan. Sebaliknya, PBB memilih diam saat India mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019, dan melakukan lockdown total terhadap wilayah tersebut. Apakah PBB mengirim pasukan atau menjatuhkan sanksi? Tidak. Yang dilakukan hanyalah pernyataan keprihatinan yang basi.

Inilah wajah asli lembaga-lembaga internasional hari ini: alat pelindung kepentingan negara-negara besar, bukan pelindung hak-hak umat tertindas. Hizbut Tahrir dengan tegas menolak keterlibatan PBB, Mahkamah Internasional, atau lembaga-lembaga kolonial lainnya dalam urusan umat Islam. Sebab, hukum syara’ telah mengharamkan umat Islam menjadikan orang kafir sebagai penentu hukum atas mereka. Allah SWT berfirman:

“…dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin.” (QS. An-Nisa: 141)

Negara-negara kufur tidak ingin Kashmir merdeka, apalagi bergabung dengan bagian dunia Islam lainnya, karena itu berarti memperkuat potensi bangkitnya kekuatan politik Islam. Terlebih jika itu menjadi bagian dari upaya menuju Khilafah. Karena itu, mereka terus menyuapi India dan Pakistan dengan diplomasi palsu sambil menyuntikkan pengaruh ekonomi dan militer demi menjaga agar status quo penjajahan tetap utuh.

Selama umat Islam masih berharap pada solusi buatan musuh, maka penderitaan seperti di Kashmir akan terus berlanjut. Hanya dengan membuang ketergantungan kepada sistem kufur dan memeluk kembali syariat Islam secara kaffah, jalan keluar sejati bisa ditemukan.

Pengkhianatan Rezim di India dan Pakistan: Musuh dari Dalam Tubuh Umat

Dalam konflik berkepanjangan yang melanda Kashmir, tidak hanya negara-negara kafir penjajah yang menjadi biang keroknya, tetapi juga para penguasa negeri-negeri Muslim—yang telah berulang kali mengkhianati darah dan kehormatan umat demi kursi, kekuasaan, dan penjagaannya atas sistem kufur.

India: Rezim Hindu Nasionalis Penindas Umat Islam

Di India, rezim yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah Narendra Modi secara terang-terangan menjadikan Muslim sebagai musuh dalam negeri. Mereka bukan hanya menindas Muslim Kashmir dengan blokade militer dan pelarangan ibadah, tetapi juga mendorong undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap Muslim (CAA dan NRC), membiarkan kekerasan anti-Muslim di berbagai wilayah India, serta melakukan rekayasa demografi di Kashmir melalui pemukiman ilegal warga Hindu.

Pencabutan status otonomi Kashmir tahun 2019 bukan akhir, melainkan awal dari strategi jangka panjang untuk menghapus identitas Islam dari wilayah tersebut. India ingin menjadikan Kashmir sebagai bagian utuh dari “Hindutva”—ideologi nasionalisme Hindu radikal. Namun, dunia Islam tetap bungkam. Tidak ada satu pun negeri Muslim yang mengirim bala bantuan, bahkan hanya sekadar memutus hubungan diplomatik pun tidak dilakukan.

Pakistan: Penguasa Boneka yang Membungkam Perlawanan

Sementara itu, pengkhianatan yang lebih menyakitkan justru datang dari Pakistan, negeri yang oleh banyak umat dianggap sebagai “penjaga” Kashmir. Namun realitasnya, para penguasa Pakistan dari masa ke masa hanya menjadikan Kashmir sebagai komoditas politik. Mereka bicara keras di mimbar-mimbar PBB, tetapi diam saat militer India membantai rakyat Kashmir. Mereka membuat slogan “Kashmir Banega Pakistan”, tetapi di belakang layar menjalin kerja sama perdagangan dan keamanan dengan musuh yang sama.

Ironisnya, Pakistan bahkan memusuhi rakyatnya sendiri yang menuntut pembebasan Kashmir dengan cara jihad. Aktivis Islam, para pemuda dakwah, dan para tokoh penyeru Khilafah justru menjadi sasaran penangkapan, penyiksaan, dan kriminalisasi. Semua ini dilakukan demi menjaga agar Pakistan tetap berada di bawah kendali Amerika dan IMF.

Kitab Ajhizah Dawlah al-Khilafah (Struktur Negara Khilafah) menyebutkan:

“Kepemimpinan dalam Islam bukanlah jabatan untuk berkuasa, melainkan tanggung jawab untuk menjaga agama dan mengatur urusan umat. Pemimpin yang membiarkan kaum Muslimin ditindas tanpa membela, sejatinya adalah pengkhianat.”

Karena itu, para penguasa seperti yang ada di Pakistan bukanlah pelindung umat, tetapi penghalang utama bagi tegaknya solusi Islam sejati. Mereka menjaga perbatasan palsu warisan penjajah, dan menghalangi bersatunya kekuatan umat dalam satu kesatuan militer yang mampu membebaskan Kashmir.

Solusi Islam: Penyatuan Kashmir dalam Khilafah Islamiyah

Konflik Kashmir, sebagaimana luka-luka umat lainnya seperti Palestina, Uyghur, dan Rohingya, tidak akan pernah selesai dengan konferensi perdamaian, resolusi PBB, atau diplomasi di meja-meja kafir penjajah. Sejarah telah membuktikan bahwa semua solusi sekuler yang ditawarkan dunia internasional hanya memperpanjang penderitaan umat Islam, bukan mengakhirinya.

Satu-satunya solusi hakiki untuk Kashmir adalah menghapus akar persoalan, yaitu sistem nation state (negara bangsa), dan mengembalikan kekuasaan kepada Islam melalui institusi Khilafah. Dengan Khilafah, kaum Muslimin akan dipersatukan kembali dalam satu negara, satu pasukan, dan satu pemimpin yang benar-benar tunduk kepada hukum Allah, bukan kepada batas-batas buatan kolonial atau tekanan IMF dan Barat.

Khilafah akan Membebaskan Kashmir sebagai Wilayah Islam

Dalam Muqaddimah Dustur (Konstitusi Khilafah), Hizbut Tahrir menetapkan bahwa setiap wilayah kaum Muslimin yang terjajah adalah tanah Islam yang wajib dibebaskan, dan itu menjadi kewajiban militer negara Khilafah. Bukan sekadar bantuan kemanusiaan, bukan kecaman diplomatik, tetapi dengan jihad fisik yang dipimpin negara Khilafah.

“Khilafah adalah negara ideologis yang bertugas menerapkan Islam secara menyeluruh dan menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu kepemimpinan politik. Ia juga bertugas membebaskan wilayah-wilayah Islam yang terjajah, seperti Kashmir, Palestina, dan lainnya.” (Muqaddimah Dustur, Pasal 189)

Di bawah Khilafah, Kashmir tidak akan dibiarkan berdarah sendiri. Negara Khilafah akan mengerahkan kekuatan militer secara penuh untuk menghancurkan rezim penjajah India, mengusir tentara-tentara kafir dari bumi Islam, serta menyatukan kembali wilayah itu sebagai bagian dari Daulah Islam. Seperti dulu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dari Salibis, seperti Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dari Byzantium.

Khilafah Menyatukan Kaum Muslimin dan Menghapus Batas Buatan

Khilafah juga akan mencabut seluruh batas negara warisan penjajah yang telah memecah belah umat. Kaum Muslimin tidak lagi menjadi warga negara Pakistan, India, Bangladesh, atau negeri-negeri lainnya. Mereka kembali menjadi satu umat, dengan satu paspor, satu bendera, dan satu penguasa: Khalifah yang memimpin dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (QS. Al-Mu’minun: 52)

Inilah jalan yang telah terbukti menyatukan umat, menjaga kehormatan mereka, dan mengangkat derajat mereka di hadapan musuh-musuhnya. Dan inilah satu-satunya solusi sejati bagi Kashmir dan seluruh negeri-negeri umat yang terjajah. [ztamher]